Mayoritas negara-negara di dunia memiliki buku panduan perjanjian manajemen pelabuhan yang mencakup kebijakan, hukum, dan peraturan yang harus disetujui dan dikuti oleh masing-masing pelabuhan. Pengelolaan properti merupakan sebagian besar pekerjaan yang meliputi standar dan tanggung jawab, keamanan dan asuransi, penilaian tanah air, dan klasifikasi penggunaan. Perjanjian pengelolaan pelabuhan biasanya memilik rentang waktu selama 20-30 tahun tergantung pada yurisdiksi serta tunduk pada perubahan dan pembaharuan. Manajer harus memastikan bahwa tidak ada kewajiban keuangan terkait dengan yurisdiksi lokal, dan semua remediations ditangani langsung oleh pelabuhan.
Seorang menajer biasanya dikontrak oleh kedua otoritas pelabuhan swasta dan publik, dan memiliki tugas-tugas umum antara lain negosiasi kontrak, mengelola anggaran, perekrutan dan pelatihan staf, dan perencanaan keuangan. Ada program sertifikasi manajer pelabuhan yang bisa menguntungkan karyawan dan biasanya ditawarkan oleh otoritas pelabuhan setempat. Kualifikasi khusus biasanya diperlukan untuk program jenis ini. Setelah di program ada beberapa seminar yang harus dihadiri, yang membahas antara lain tentang pelabuhan, navigasi, lingkungan, hubungan masyarakat, keamanan, dan pembangunan ekonomi maritim.
Pelatihan tambahan di penyewaan pelabuhan juga bisa membantu karena manajer pelabuhan biasanya bertanggung jawab untuk menyewakan properti kepada pihak ketiga, dan ada kerumitan hukum yang harus dipahami sepenuhnya oleh menejer pelabuhan. Asuransi dan persyaratan keamanan kontrak sangat penting dan pelanggaran umumnya mengakibatkan penghentian kontrak yang kemudian dikembalikan secara otomatis ke pemerintah daerah.